--> DPR Berpeluang Tolak Perpu KPK? Para Tokoh Siap Jadi Fraksi ke11 - Nasional Tempo.co | Indonesia Sikabar

Senin, 07 Oktober 2019

DPR Berpeluang Tolak Perpu KPK? Para Tokoh Siap Jadi Fraksi ke11 - Nasional Tempo.co

| Senin, 07 Oktober 2019
DPR Berpeluang Tolak Perpu KPK? Para Tokoh Siap Jadi Fraksi ke11 - Nasional Tempo.co

TEMPO.CO, Jakarta - Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti menceritakan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat mendiskusikan peluang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau Perpu KPK ditolak DPR, jika presiden mengambil opsi ini untuk meredam gelombang protes masyarakat. "Bagaimana kalau ditolak?" kata Bivitri menirukan pertanyaan Jokowi ketika opsi Perpu ditawarkan.

Diskusi ini terjadi saat Jokowi mengundang para tokoh dan cendekiawan ke Istana Negara pada 26 September lalu. 

Bivitri enggan mengartikan bahwa pertanyaan Jokowi adalah kekhawatiran. Menurut dia, Jokowi hanya mendiskusikan segala kemungkinan terburuk dengan para tokoh.

Sepanjang perjalanan politiknya, Jokowi tidak pernah duduk di parlemen dan tidak pula punya partai politik. "Saya kan tidak punya fraksi di DPR," Jokowi.

Seketika, para tokoh menyatakan siap pasang badan untuk Jokowi, seandainya Perpu ditolak DPR. "Kami sampaikan, bersiap-siap menjadi fraksi ke11 (waktu itu DPR masih 10 fraksi)," ujar Bivitri.

Sikap partai-partai di DPR RI terbelah terkait rencana Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu untuk mencabut UU KPK. Sebagian partai oposisi setuju jika Jokowi mengeluarkan Perppu. Sedangkan mayoritas partai pendukung Jokowi-Ma'ruf justru menolak. PDIP selaku pendukung utama pemerintahan bersuara paling keras.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto juga mengatakan tidak tepat jika Jokowi mengeluarkan Perpu KPK. "Mengubah undang-undang dengan Perppu sebelum undang-undang itu dijalankan adalah sikap yang kurang tepat." Hasto menyampaikannya melalui keterangan tertulis, Sabtu, 28 September 2019.

Anggota Komisi Hukum Fraksi PDIP, Arteria Dahlan bahkan meminta presiden tak mendengar pihak-pihak yang disebutnya dengan istilah para pembisik. "Jangan sampai presiden terjebak melakukan perbuatan inkonstitusional," ujar Arteria di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin, 30 September 2019.



2019-10-07 04:25:52Z
https://news.google.com/__i/rss/rd/articles/CBMiZmh0dHBzOi8vbmFzaW9uYWwudGVtcG8uY28vcmVhZC8xMjU2NjcyL2Rwci1iZXJwZWx1YW5nLXRvbGFrLXBlcnB1LWtway1wYXJhLXRva29oLXNpYXAtamFkaS1mcmFrc2kta2UxMdIBZWh0dHBzOi8vbmFzaW9uYWwudGVtcG8uY28vYW1wLzEyNTY2NzIvZHByLWJlcnBlbHVhbmctdG9sYWstcGVycHUta3BrLXBhcmEtdG9rb2gtc2lhcC1qYWRpLWZyYWtzaS1rZTEx?oc=5

Related Posts

Tidak ada komentar:

Posting Komentar